oleh

Cacat Hukum, Komisioner KPU Makassar Terancam Pemecatan dan Kurungan 3 Tahun

MAKASSAR, INIKATA.com — Tak menjalankan putusan panwaslu, Komisioner KPU Kota Makassar akan menghadapi konsekuensi besar. Selain pemecatan, kurungan tiga tahun penjara juga menghantui mereka.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pakar Hukum Tata Negara Prof Aminuddin Ilmar. Dia menjelaskan dalam kasus sengketa pilkada Makassar, KPU harus memahami ada dua bentuk yang menjadi kepentingan panwas dalam melakukan sidang sengketa, membuat rekomendasi dan membuat putusan.

” Nah menurut ketentuan kalau dia rekomendasi, KPU bisa membuat kajian, dan berkonsultasi pada KPU tingkat atasnya, sebelum mengambil keputusan. Sedangkan jika itu bentuknya keputusan, maka KPU tidak boleh lagi melakukan kajian, akan tetapi harus melaksanakan putusan itu apapun bentuknya,” jelas Prof Aminuddin Ilmar.

Guru besar hukum Universitas Hasanuddin itu menambahkan, jika tidak ada dua konsekuensi yang harus diterima akibat hukumnya, yang pertama adalah menurut ketentuan undang undang, nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, diatur sanksi pidanan ancaman maksimal 36 bulan atau 3 tahun.

” Dan yang kedua adalah sanksi pemecatan, itu akan dilaporkan ke DPP, dan jika itu dalam bentuk putusan pasti DKPP akan memutuskan pemecatan.” ungkapnya. (Inikata/Fajar Group)

Komentar