Danny Pomanto: Sikap KPU Cerminan Demokrasi yang Buruk di Indonesia
17 Mei 2018 17:18
Tim Hukum DIAmi dan Danny Pomanto saat Melakukan Jumpa Pers (IST)

MAKASSAR, INIKATA.com – Tiga hari setelah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar menetapkan pasangan Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari berhak ikut pada Kontestasi Pilwali Makassar, KPU Kota Makassar belum juga mengambil sikap secara resmi.

Hal itu sangat disayangkan oleh tim hukum pasangan yang dikenal dengan nama DIAmi tersebut. Melalui jumpa pers, tim hukum yang diwakili oleh Adnan Buyung mengatakan, sikap KPU jelas tidak berdasar.

“Sudah lewat dari tiga hari, tapi sampai sekarang, pak Danny belum mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan bagaimana hasil pleno, apakah beliau dimasukkan atau tidak,” kata Adnan, Kamis (17/05/2018).

Senada dengan itu, Danny yang juga hadir pada jumpa pers tersebut mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam melihat tingkah KPU.

Danny mengungkapkan, KPU dengan jelas telah memilih sikap melawan hukum dan itu akan ditindaklanjuti oleh pihaknya.

“Ini adalah contoh demokrasi yang buruk, kami belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari KPU. Kami hanya dapat dari pemberitaan media, ini jelas preseden buruk. Kami akan men DKPP kan seluruh anggota KPU Kota Makassar. Dengan tidak melanjutkan keputusan Panwas, KPU jelas melanggar UU,” ungkap Danny.

Dia menjelaskan, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Makassar jika ngotot meloloskan Appi-Cicu sebagai calon tunggal pada pilwali Makassar.

“Kalau KPU memaksan 1 calon pada Pilwali Makassar, maka dia melanggar uu kedua kalinya, setelah dia tidak ikut menetapkan hasil keputusan Panwaslu,” ujarnya.

Seperti diketahui, Panwaslu Kota Makassar memutuskan bahwa pasangan DIAmi dinyatakan berhak ikut sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Juni 2018 mendatang. (**)