Diduga Pelanggaran Pilkada, Tiga Kades dan Satu Lurah Diperiksa di Polres Selayar
1 Juli 2018 0:47

SELAYAR, INIKATA.com — Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, resmi limpahkan kasus dugaan pelanggaran Pilkada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, kepada penyidik Polres Kepulauan Selayar.

Penyerahan dilakukan di depan ruangan Gakkumdu, Mapolres disaksikan langsung oleh Kapolres Kabupaten Kepulauan Selayar, Akbp Syamsu Ridwan, S IK, Ketua Panwaskab Kepulauan Selayar Muhammad Tahir, ST.

Kasus dugaan pelanggaran Pilkada Pilgub, yang diduga dilakukan oleh tiga oknum Kepala Desa (Kades) dan seorang Lurah, masing masing, AY, (Ahmad Yani, red), Kades Bontona Saluk, Ar, Kades Lalang Bata dan Lurah Batangmata, IM, ketiganya dalam wilayah Kecamatan Bontomatene,  serta Kades Buki, MS, di Kecamatan Buki.

Penyerahan dilakukan oleh Anggota Panwaskab, Divisi Hukum dan Pengawasan, Drs. Sirajuddin dan diterima oleh Kasat Reskrim Iptu.Arham Gusdiar, S.IK, MH.

Turut  hadir para penyidik Gakkumdu dan Pemeriksa  Panwaskab, serta Anggota  Panwascam Bontomatene dan Kecamatan  Buki.

Ketua Panwaskab Kepulauan Selayar, Muhammad Tahir, ST menjelaskan bahwa Setelah melakukan kajian dan penyelidikan sehubungan adanya temuan dugaan pelanggaran Pilkada berupa keterlibatan beberapa Kepala Desa dalam menfasilitasi Pelaksanàn Kampanye salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2018.

Olehnya itu Panwaskab Kepulauan Selayar menyimpulkan bahwa diduga kuat 3 Kepala Desa dan 1 Lurah telah menfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP. Syamsu Ridwan, S IK, menegaskan akan melanjutkan dan akan diproses kasus ini. Mereka diduga kuat telah memfasilitasi Kampanye salah satu Pasangan Calon.

Pengungkapan Kasus ini kita harapkan akan menjadi Pelajaran bagi Para Kepala Desa, ASN bahkan TNI – Polri untuk menjaga Netralitasnya untuk momentum Pemilihan dimasa mendatang.

Lebih lanjut Kapolres dan Ketua Panwaskab  Kepulauan Selayar menyayangkan masih  terjadinya  Kasus ini di Kabupaten Kepulauan  Selayar. Pasalnya sejak awal tahapan Pilkada  telah dilakukan beberapa kali pertemuan dan sosialisasi untuk Netralitas ASN, Kepala Desa,  TNI- Polri sesuai dengan Undang-undang  Pilkada.