oleh

Dugaan Pelanggaran Pilkada, TP Sayangkan Pelapor Tak Hadir Dipersidangan

MAKASSAR, INIKATA.com – Sidang dugaan pelanggaran Pilkada yang dilaporkan calon Walikota dan wakil Walikota Parepare nomor urut 2 terhadap nomor urut 1, berlangsung di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel, Makassar, Senin, 16 April 2018.

Agenda sidang adalah pembacaan tuntutan pelapor terhadap terlapor.

Sayangnya dalam sidang perdana ini, pelapor yakni Faisal A Sapada-Asriady Samad (FAS-AS), tidak hadir. FAS-AS hanya diwakili oleh kuasa hukumnya.

Terlapor calon nomor 1, Taufan Pawe (TP) hadir langsung bersama tim hukumnya.

“Walaupun memang sudah dituangkan dalam undang-undang hak memberikan keterangan bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum. Namun mestinya dia (FAS, red) menghargai laporan yang dilayangkan dengan cara hadir dalam sidang ini,” pinta Taufan Pawe.

Profesional hukum ini, mengharapkan pelapor hadir secara fisik, sehingga dia bisa melihat langsung sosok pelapor, dan mendengarkan pandangannya dalam menilai kasus ini.

“Saya sangat berharap pelapor bisa hadir dalam kesempatan ini agar saya bisa tahu bagaimana sosok beliau. Kita mau tahu keberanian sebagai pelapor untuk hadir di tempat ini,” tegas Taufan.

Taufan mengaku, sangat dirugikan dengan adanya pelaporan ini karena dinilai sarat dengan sejumlah unsur.

Ini kata dia, yang perlu mendapatkan kejelasan dari majelis pemeriksa dan ketua majelis dalam penanganan kasus ini. Agar lebih mendeteksi dengan baik alat bukti dan tuntutan pelapor.

“Apalagi kan kasus ini sebelumnya masih berproses di Polres Parepare, namun herannya dilapor lagi di Bawaslu. Padahal prosesnya belum selesai. Jadi saya berharap ini bisa dicermati karena secara tidak langsung menyita hak Pilkada saya dalam melakukan kampanye,” imbuh Taufan.

Calon nomor 2, Faisal A Sapada-Asriady Samad (FAS-AS) melaporkan masalah ini ke Bawaslu Sulsel, sementara tahapan proses hukum di Polres Parepare setelah diteruskan dari Panwaslu Parepare, belum selesai.

Peristiwa dugaan pelanggaran Pilkada berupa politik uang (money politics) itu terjadi pada 6 April 2018, namun setelah dilapor ke Panwaslu, Panwaslu meneruskan kasus itu Polres Parepare pada 10 April 2018. (**)

Komentar