oleh

Fahri Hamzah: Fatal, Program KIS Akan Jadi Bumerang untuk Jokowi

INIKATA.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut defisit BPJS seharusnya bisa selesai di tingkatan Kemenkes dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan tak perlu sampai ke tangan presiden. Pernyataan ini dinilai fatal dan bisa merugikan rakyat.

Demikian yang dikatakan salah satu Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, seperti dilansir dari Fajar Indonesia Network (FIN) melalui pesan singkat, Jakarta, Kamis (18/10).

Fahri mengatakan pernyataan Jokowi mengisyaratkan dirinya tidak mendapatkan masukan yang baik dan benar dari para pembantunya. Fahri juga menyebutkan akibat pernyataannya itu, Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang selama ini menjadi program unggulan bisa menjadi ladang pembantaian atau bumerang bagi Jokowi.

“Dan kayaknya memang salah paham. Fatal sekali sebetulnya. Karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) itu bisa jadi ladang pembantaian dirinya saat debat Pilpres yang akan datang,” ujar Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, seharusnya sebagai presiden, Jokowi harus lebih waspada. Fahri menjelaskan karena di sekitarnya banyak orang yang tidak mau ambil resiko dan semua ditumpuk ke sisi Jokowi. Sambung dia, ada banyak bola yang ditendang ke wajah Jokowi, dan ini bisa jadi masalah yang meledak dan merugikan dirinya setelah merugikan rakyat banyak.

“Lalu, karena keputusan dilempar lagi ke bawah, muter-muter lah bola itu ditendang ke sana ke mari. Kita sih melihat seolah semua lagi sibuk kerja selesaikan masalah, ternyata semua justru sedang sibuk ke sana ke mari memperpanjang masalah. Modus ini hampir di semua bidang,” sebutnya

Politisi asal PKS ini mengingatkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk tidak mengentengkan masalah kesehatan. Alasannya, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (KJKN) itu merupakan produk kampanye Jokowi pada saat awal kemunculannya di tahun 2014 dahulu.

Baca Juga:  Tim Jokowi-Ma'ruf Puji Sikap SBY

“Hari ini saya mengingatkan Pak Jokowi jika BPJS Kesehatan sedang mengalami masalah yang tidak bisa dianggap enteng. Karena itu negara harus hadir, Presiden harus tanggap dan peduli. Kalau Presiden peduli, sebenarnya permasalahan mudah diselesaikan,” urai Fahri.

Karena itu, Fahri mengingatkan bahwa defisit yang dialami BPJS Kesehatan sekarang ini, bukan permasalahan remeh, tetapi masalah strategis. Maka dari itu, jangan dilempar begitu saja kepada direktur BPJS Kesehatan dan Kemenkes, karena mereka hanya skrup dari siatem besar yang gagal mengatasi masalah ini.

“Ada ratusan rumah sakit dan institusi kesehatan yang terganggu opersionalnya. Perusahaan farmasi dan penyedia obat terancam gulung tikar. Dan, di sana ada peserta BPJS yang sebagian besar adalah rakyat tidak mampu. Bahkan, saat ini jumlah kepesertaannya sudah 77% (201 juta jiwa). Ada jutaan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang terhimpit nasibnya dan bergantung pada sukses program ini,” katanya mengingatkan.

Disebutkan bahwa secara prinsipil, akar masalah defisit sudah jelas, yakni iuran yang masuk tidak seimbang dengan klaim yang dibayarkan karena harga iuran di bawah nilai ekonominya (underprice). Meski diotak-atik seperti apa, masalahnya akan kembali ke itu lagi. Tapi, kalau pemerintah serius ini hanya masalah alokasi uang saja.

“Kalau selama ini pemerintahan Pak Jokowi begitu mudah mengeluarkan uang ratusan triliun untuk bangun infrastruktur, masa defisit BPJS Kesehatan yang hanya 10 triliun saja tidak sanggup. Mereka sudah hitung koq. Apalagi jika program pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama ini difokuskan untuk membangun infrastruktur kesehatan dan pendidikan, itu akan lebih riil dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat bawah. Karena kesejahteraan rakyat adalah permasalahan riil saat ini,” pungkas Fahri Hamzah. (**/FIN)

Komentar