Komisi II DPRD Parepare Susun Ranperda Penanggulangan Kemisikinan
16 April 2018 21:10
Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Abdul Salam Latief (IST)

PAREPARE, INIKATA.com – Komisi II DPRD Kota Parepare menyusun kerangka akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Kemiskinan.

Hal itu dibenarkan Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Abdul Salam Latief bahwa pihaknya menargetkan Ranperda tersebut bisa rampung dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

“Sementara masih berproses, seminggu yang llau kita telah melakukan uji public yang menghadirkan Camat, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Faskel, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Instansi terkait,” terang dia, Senin (16/4/2018).

Legislator PPP ini mengatakan, pihaknya memprakarsai lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Kemiskinan.menjawab banyaknya keluhan dari warga setiap ada bantuan dari Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Lebih lanjut Salam menjelaskan, perlu ada regulasi agar data penduduk kurang mampu dikelola satu instansi. Saat ini data itu dikontrol oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Kita ingin mulai pendataan dari tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota sehingga data kita hanya masuk satu pintu yakni di Bappeda,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga ingin menetapkan indikator kemiskinan, meskipun indikator sudah jelas dari pusat, tapi perlu indikator lokal agar bantuan dari Pemerintah tepat sasaran seperti bantuan bedah rumah.

”Tentu melibatkan RT yang paling tahu warga yang miskin itu adalah RT/RW dan harus diawasi Anggota DPRD,“ tutup dia. (**)