Mahasiswa UMI Kena Skorsing Mengaku Tak Terlibat Surat Kaleng
14 Maret 2018 1:28
Mahasiswa UMI Makassar mengadu ke LBH

MAKASSAR, INIKATA.com – Dua mahasiswa Fakultas Hukum UMI Makassar, Fikram Maulana dan Andi Fajar Agusnawan mengaku tidak terlibat beredarnya surat kaleng yang berujung pada skorsing selama satahun oleh Dekan Fakultas, Muhammad Syarif Nuh.

Fikram Maulana salah satu korban melngklarifikasi apa yang di sampaikan oleh pihak Dekan Fakultas Hukum UMI.

Dirinya menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan soal merespon “Surat Kaleng” jika rudingan seperti itu maka hal tersebut tidak benar, seperti apa yang di sampaikan oleh Muhammad Syarif Nuh dalam keterangan persnya, Senin (12/03/2018) lalu.

“Aksi kami soal transparansi anggaran dari pihak Fakultas, karena kami sudah lama pengawalan isu tentang pendidikan dan kami memiliki beberapa bukti dalam pengawalan isu tersebut sudah dilakukan sejak lama dan kami bukanlah profokator dalam aksi,” kata Fikram dalam konfrensi pers di LBH Makassar, Selasa (13/03/2018) kemarin.

Fikram menjelaskan, aksi yang dilakukan adalah menuntut transparansi anggaran dan melibatkan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan bukan tanpa alasan.

“Kami aksi karena melihat pembangunan dan fasilitas yang sangat tidak memadai dan tidak sesuai dengan tingginya pembayaran SPP dan BPP ditambah lagi dengan adanya pungli di Fakultas Hukum,” tambah Fikram

Ia pun memaparkan, surat keputusan (SK) skorsing dengan NO :192/A.25/FH-UMI/III/2018 yang di anggap benar oleh pihak Fakultas ternyata hal itu tidak sesuai dengan prosedur yang di atur dalam peraturan UMI Makassar.

“Setelah saya menerima surat skorsing sekitas jam 2 (08/03) saya langsung mengabarkan teman saya Fajar yang juga mendapatkan surat skorsing dan kami langsung melakukan pemeriksaan terkait isi SK skorsing dan memang SK ini terkesan memaksa dan cacat prosedural,” bebar Fikram.

Dikatakan Fajar, adapun beberapa pertimbangan dikeluarkan SK skorsing kepada mahasiswa karena dianggap telah melakukan pelanggaran pasal 20 ayat (3) & (4) Bab VI Peraturan UMI No. 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pokok Kemahasiswaan dan melanggar pasal 52 ayat (2) Peraturan UMI No. 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Akademik, Sebab tidak melalui mekanisme yang di atur di dalalam peraturan No. 1 Tahun 2016.

“Seharusnya pihak Fakultas Hukum UMI memberikan surat peringatan jika aksi yang dilakukan adalah bentuk pelanggaran, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan No.1 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pokok Kemahasiswan karena hanya sebagai pelanggaran ringan. Maka jelaslah sudah bahwa pihak birokrasilah yang telah melakukan kesalahan,” tegas Fajar. (**)