Rancang Program MEMO, Lulusan Politeknik Siap Kerja Bukan Training
13 Maret 2018 14:51

MAKASSAR, INIKATA.com – Sejalan dengan upaya menjadikan perguruan tinggi politeknik sebagai incaran bagi calon mahasiswa, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, terus mendorong politeknik untuk berbenah diri.

“Cara pandang masyarakat terhadap politeknik kedepan harus berubah. Selama ini politeknik seolah seperti perguruan tinggi kelas dua. Padahal, lulusan politeknik saat ini sangat kompeten dan dibutuhkan pasar kerja,” ujar Nasir.

Dia mengatakan, kebutuhan dunia industri yang menuntut kompetensi lulusan politeknik harus di match dengan learning outcome yang ada di politeknik.

“Beberapa cara yang ditempuh pemerintah bersama-sama dengan politeknik. Diantaranya, ialah dengan merancang program Multy Entry Multi Outcome (MEMO) bagi mahasiswa politeknik,” bebernya.

Nantinya, mahasiswa dapat memilih berbagai altetnatif perkuliahan yang memungkinkan mereka untuk langsung bekerja di industri dengan tetap dapat kembali lagi ke kampus (kuliah).

MEMO diharapkan dapat mempercepat kebutuhan industri dan memutus mata rantai kemiskinan. Jadi lulusan politeknik akan selalu siap kerja bukan siap training.

“Tahun pertama misalnya, (mahasiswa) dapat sertifikat KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) level 3, terus mau bekerja, kembali lagi dia (ke kampus) itu bisa melanjutkan ke tahun kedua. Tidak ada DO (drop out), istilahnya zero DO,” jelas Nasir.

Selain itu, Nasir menyebutkan pihaknya telah mendapatkan tawaran yang sangat baik bagi para mahasiswa politeknik. Tawaran tersebut datang dari Taiwan yang menawarkan beasiswa dengan kuota hampir 6000 mahasiswa.

“Para Direktur saya minta untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Taiwan dan anak didiknya agar disiapkan untuk masuk ke Taiwan baik di perguruan tinggi maupun industri disana,” tambahnya.

Sementara, Ketua FDPNI, Rahmat Imbang menyebutkan kajian skema MEMO ini masih membutuhkan beberapa penyesuaian dan penyelerasan peraturan. Diantaranya penyesuaian kurikulum, instrumen penilaian BAN PT, pangkalan data pendidikan tinggi (untuk menjamin keabsahan ijazah), dan sebagainya.

Terkait penilaian akreditas, Menteri Nasir menyebutkan banyak politeknik yang sebenarnya berkualitas namun belum mendapat akreditasi yang baik.

“Instrumen yang digunakan BAN PT adalah instrumen pada akademik. Sementara politeknik aspek akademiknya hanya 30 persen, 70 persennya adalah praktek. Ini gak nyambung. Jadi harus ada instrumen khusus untuk penilaian politeknik,” imbuhnya. (**)