Rubah Jalan Tak Sesuai Peruntukannya, Walikota Risma Dituding Langgar UU RT/RW
16 Mei 2018 19:42
mantan ketua pansus RT/RW Provinsi Jatim Sahat Tua Simanjuntak di Surabaya, Rabu (16/5/2018)

SURABAYA, INIKATA.com — DPRD Jatim tuding walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) melanggar UU RT RW.

Pasalnya,Risma tak pernah melaporkan ke Pemprov adanya
Dewan Tuding Risma Langgar UU RT/RW perubahan peruntukan di sejumlah jalan di Kota Surabaya.

“Seperti di Jl Manyar yang kini banyak berdiri pusat bisnis yang sebelumnya kawasan perumahan, tetapi tidak dilaporkan. Dan hal ini banyak terjadi seperti di jl Darmo dan masih banyak lagi,” tegas mantan ketua pansus RT/RW Provinsi Jatim Sahat Tua Simanjuntak di Surabaya, Rabu (16/5/2018)

Politisi yang juga Ketua FPG DPRD Jatim ini mengatakan meski Perda RTRW mulai pusat, provinsi hingga kab/kota itu bisa dilakukan revisi setiap lima tahun sekali namun harus ada catatan dilaporkan lebih dahulu ke provinsi.

” Tapi hal ini tak pernah dilaporkan ke Propinsi oleh Walikota Surabaya,”tutupnya.

Terpisah, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Sekdaprov Jatim Anom Surahno mengatakan, perubahan RTRW kabupaten/kota pada dasarnya bisa berubah. Asalkan persetujannya sesuai dengan rencana nasional. Bagi yang sudah ditetapkan, maka harus ada persetujuan menteri RUTK. Baru bisa dilakukan.

“Ada memang yang tidak dilaporkan. Artinya ada bagian-bagian untuk zonasi dilaporkan. Tapi untuk spesifikasi tempat langsung ke pusat. Kita biasa hanya meneruskan ke pemerintah pusat dari hasil yg telah ditetapkan,” tandas mantan aktivis GMNI ini.