Sekda Jeneponto Tidak Hadiri Panggilan, Ketua Panwaslu: Akan Ada Panggilan Kedua
7 Desember 2017 19:17
Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful. (INIKATA.com/Asril Astian)

JENEPONTO, INIKATA.com – Sekda Jeneponto, Muh. Sarif Patta dipanggil oleh Panwaslu Kabupaten Jeneponto, berkaitan dengan fotonya bersama salah satu bakal calon Gubernur Sulsel beberapa waktu yang lalu.

Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful menjelaskan, Panwaslu melakukan pemanggilan pertama untuk melakukan klarifikasi sehubungan dengan tupoksi Sekda Jeneponto, Muh. Sarif Patta sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, kapasitasnya juga sebagai bakal calon bupati Jeneponto priode 2018 – 2023 yang sudah memasang baliho dan spanduk yang masih berstatus sebagai ASN. padahal, Sekda belum ada surat pengunduran dirinya.

“Kalau beliau tidak datang, berarti beliau tidak mempergunakan haknya untuk melakukan klarifikasi. Hari ini kita jadwalkan jam 2 terkait adanya temuan Panwaslu Kabupaten tentang penyebaran spanduk atau baliho sekaligus sebagai bakal calon, padahal yang bersangkutan masih aktif sebagai ASN,” kata Saiful, di Kantor Panwaslu Jeneponto, kamis (7/12/2018).

Saiful mengungkapkan, sampai hari ini Pak Sekda belum memenuhi undangan Panwaslu, belum ada juga konfirmasi dari beliau hari ini, kita jadwalkan jam 2 dan sudah lewat dari jam 2 tidak ada konfirmasi.

“Kalau hari tidak datang, maka kami (Panwaslu) akan melayangkan undangan kedua yang kita jadwalkan untuk besok jam 2. Kalau pun dia tidak datang lagi, berarti dia tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi terkait temuan Panwaslu Kabupaten. Jadi, datang atau tidak datangnya beliau, akan tetap berproses,” tegas Saiful.

Menurutnya, jika besok Tidak datang maka akan dilakukan pleno oleh Panwaslu Kabupaten. “Apakah kegiatan yang dilakukan Sekda selama ini melanggar aturan atau tidak, Besok kami putuskan. Temuan sementara, selaku ASN harus beehenti dulu sebagai ASN itu dibuktikan dengan surat pemberhentian selaku ASN, atau pensiun dini baru dapat melakukan aktifitas politik misalnya pemasangan baliho atau sosialisasi sebagai bakal calon bupati,” ungkapnya.

Lanjut Saiful bahwa pandangan Panwaslu telah melakukan aktifitas politik selaku aparatur sipi negara (ASN). Katanya, selaku ASN harus netral apalagi mau mendeklarasikan diri sebagai bakal calon bupati.

“Itu patut diduga pelanggaran kode etik aparatur sipil negara,” tuturnya. (**)