oleh

Tahapan Pilwali Makassar, KPU Merugikan Negara?

MAKASSAR, INIKATA.com – Rentetan Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar yang berujung hanya satu Paslon akibat dari keputusan KPU Makassar yang menolak putusan Panwaslu dengan dibatalkannya SK 64, namun tetap melakukan tahapan pilkada itu dianggap berpotensi terjadinya kerugian Negara.

Ahli Keuangan Negar dan Daerah Universitas Patria Artha (UPA), Bastian Lubis mengatakan, dengan menolaknya perintah Panwas tetapi tetap melaksanakn tahapan pilkada, KPU Makassar ini berpotensi merugikan negara.

Ini potensi rugikan Negara, karena SK 64 yang telah dibatalkan Panwaslu jauh hari, itu mustinya muncul SK baru, kemudian kalau tidak muncul SK baru itu sudah dinyatakan tidak ada Paslon,

“Kan kalau tidak ada Paslon terus kemudian tetap laksanakan tahapan? apa itu tidak merugikan?,” kata Bastian Lubis saat ditemui di UPA, Jalan Tun Abdul Razak, Senin (11/6/2018)

Sementara, KPU Makassar tetap melaksanakan tahapan pilkada dengan mencetak surat suara yang desainnya hanya menggunakan satu Paslon dan Kotak Kosong, kemudian mengadakan Debat Publik (Pemaparan Visi dan Misi Calon Walikota Makassar) yang diaggap telah memakan biaya yang lumaya tinggi.

Bastian Lubis bersama Ketua Pusat Anti Korupsi (Pukat), Andika, menganggap KPU Makassar memang pembangkan, bahkan berani melawan putusan Panwas yang sejatinya KPU harus tunduk.

“Di Makassar ini unik, beda dengan kota-kota lainnya, KPU merka sangat patuh terhadap Panwas, sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 10 KPU dalam penyelengaraan wajib b.1 melaksanakan dengan segera rekomendasi Bawaslu/Panwaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan,” pungkasnya. (**)

Komentar