Taufan Pawe Minta Bawaslu Tolak Laporan Dugaan Politik Uang
17 April 2018 19:43

PAREPARE, INIKATA.com – Laporan dugaan politik uang oleh Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota nomor urut 2, Faisal A Sapada-Asriady Samad terhadap Paslon nomor 1, Taufan Pawe-Pangerang Rahim, terkesan dipaksakan.

Bahkan ada kecenderungan laporan dan bukti-bukti oleh pelapor terkesan di rekayasa.

Hal ini diungkap oleh Taufan Pawe (TP) yang membacakan langsung jawaban atau tanggapan terhadap dakwaan pelapor dalam sidang yang berlangsung di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Makassar, Selasa, 17 April 2018.

Nah, karena pelaporan itu dinilai tidak sesuai dengan fakta hukum, Taufan Pawe meminta majelis pemeriksa Bawaslu untuk menolak laporan tersebut.

“Pelapor terlalu memaksakan kehendaknya. Dia abaikan rekomendasi Panwaslu, dan belum dapat dirumuskan secara konkret apakah laporan itu memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Karena sangat sulit membuktikan TSM kalau tidak ada pembuktian hukum sesuai UU nomor 10 tahun 2016,” tegas Taufan yang berlatar belakang pendidikan doktor (S3) hukum ini.

Taufan menekankan, pelanggaran TSM itu harus dapat dibuktikan paling sedikit 50 persen dari setiap kecamatan atau 50 persen dari setiap desa atau setiap kelurahan di suatu daerah.

“Maka sangat jelas laporan ini tidak sesuai dengan fakta hukum bertentangan dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Posko pemenangan yang disebutkan tempat terjadinya pelanggaran hanyalah satu tempat yakni Kelurahan Cappa Galung dari enam kelurahan di Kecamatan Bacukiki Barat, dan Bacukiki Barat hanyalah satu kecamatan dari empat kecamatan di Parepare,” papar profesional hukum ini.

Karena laporan pelapor dinilai tidak sesuai fakta hukum, Taufan meminta majelis pemeriksa Bawaslu untuk mengabaikan.

“Kami pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Parepare Dr HM Taufan Pawe dan H Pangerang Rahim meminta majelis pemeriksa untuk menolak laporan karena tidak terbukti secara sah ada pelanggaran memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya, dan tidak terbukti terstruktur, sistematis, dan masif. Ini tidak dapat diterima, tapi kalau majelis pemeriksa berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya,” imbuh Taufan.

Ketua Majelis Pemeriksa yang juga Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi mengatakan, majelis akan menyimpulkan dan memutuskan setelah tahapan pembuktian. “Jadi sisa beberapa hari ini terbatas, sekarang masuk sesi pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi,” ujar Arumahi.

Sesuai kesepakatan dalam sidang, sidang lanjutan dengan agenda pembuktian surat, saksi, ahli, dan lembaga pemberi keterangan digelar Kamis, 19 April 2018, pukul 14.00.

Pelapor Faisal A Sapada (FAS) yang tidak menghadiri sidang, melalui tim hukumnya Ahmad Tawakkal Paturusi akan bermohon pada majelis pemeriksa pada Kamis itu, untuk menghadirkan lembaga pemberi keterangan yakni Panwaslu Parepare.

“Kami juga akan menghadirkan paling banyak tujuh orang saksi, ahli, dan alat bukti surat,” ujar Ahmad Tawakkal.

Terkait menghadirkan Panwaslu, Ketua Majelis Arumahi menyatakan, akan dilihat substansi dan urgensinya. “Yang jelas hari Kamis mulai pukul 14.00, sebisa mungkin dituntaskan. Kalau tidak dilanjutkan Jumat keesokan harinya,” kata Arumahi.

Tim Hukum FAS Ahmad Tawakkal Paturusi yang dihubungi usai persidangan, mengaku enggan berspekulasi terkait peluang kliennya memenangkan perkara. “Kita lihat saja nanti hasil pemeriksaan saksi dan pembuktian, serta apa kesimpulan majelis pemeriksa,” kata Ahmad.

Liaison Officer (LO) yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Taufan-Pangerang, Hamran Hamdani menilai FAS tidak serius dalam kasus ini.

“Buktinya, dia tidak pernah menghadiri sidang, hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sementara Paslon kami sangat serius. Buktinya dia hadir langsung di persidangan dan memberikan jawaban langsung terhadap dakwaan pelapor. Ayo dong, buktikan serius dalam segala hal,” tandas mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare ini. (**)