Tim TP Sinyalir Rp3 Juta/KK Program Fiktif
18 Mei 2018 1:02
Hamran, mantan Ketua KPU Parepare.

PAREPARE, INIKATA.com — Panwaslu Parepare tetap kukuh tidak meminta keterangan BPKP dan Kemendagri terkait laporan warga yang mempersoalkan program bantuan modal usaha Rp3 juta per KK milik Paslon Faisal A Sapada-Asriady Samad (FAS).

Panwaslu pun menyimpulkan tidak ada pelanggaran dalam program itu, dan memutuskan tidak memenuhi unsur pasal 71 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016 tentang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

Putusan dengan mengabaikan keterangan BPKP ini disayangkan Tim Pemenangan Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP).

Sekretaris Tim Pemenangan TP, Hamran Hamdani mengatakan, beberapa sumber tepercaya termasuk BPKP mengatakan program itu termasuk fiktif dalam artian tidak dapat dijalankan.

“Oleh sebab itu sangat disayangkan Panwaslu Parepare bekerja tidak profesional. Jika alasan program ini sudah lolos masuk ke KPU sebagai visi misi sehingga wajib dikampanyekan, hal ini perlu dipertanyakan. Karena sudah terbukti program Rp3 juta per KK ini tidak sesuai RPJPD Parepare sesuai yang dipersyaratkan. Sehingga jika KPU salah masa Panwas juga mau mengiyakan,” tekan Hamran, mantan Ketua KPU Parepare.

Sehingga lagi-lagi Hamran mempertanyakan sikap dan independensi Panwaslu yang dinilai sudah melanggar beberapa asas penyelenggara Pemilu.

“Artinya Panwas dalam memproses laporan tidak fokus pada pokok masalah apakah program Rp3 juta per KK ini adalah janji-janji elektoral saja yang mengarah ke pelanggaran money politics. Tetapi Panwas hanya fokus kepada program itu sudah masuk ke KPU sebagai visi misi apakah program itu salah atau tidak,” tegas Hamran.