oleh

Yang Lainnya Dapat THR, PNS di Daerah Ini Hanya Elus Dada

INIKATA.om — Karena kondisi keuangan yang tak memungkinkan, akhirnya Pemerintah Kabupaten Tabalong mengambil kebijakan tidak memenuhi sepenuhnya surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13. Dari empat komponen yang diharuskan untuk dibayar, hanya tiga yang terlaksana. Artinya, Pemkab Tabalong tidak membayar tunjangan kinerja pegawai negeri sipil (PNS).

Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong bdul Mutalib Sangadji mengabarkan hal ini. “Jika tidak dihilangkan, kami akan kesulitan membayar,” katanya yang mengatakan pihaknya hanya bisa membayar gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Berita baiknya, dengan tidak adanya tunjangan kinerja, Pemkab tidak perlu melakukan pergeseran dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Tanpa tunjangan kinerja, kekurangan dana hanya berkisaran Rp3 miliar. Jumlah ini menurutnya masih dalam batas toleransi yang bisa dicari.

“Kebetulan ada dana lebih setiap tahunnya untuk belanja pegawai. Tahun ini ada dilebihkan sebesar lima persen dari belanja pegawai yang ada di APBD, dan itu cukup untuk menutupi kekurangan,” jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tabalong H Zony Alfianoor mengatakan pihaknya tidak bisa memenuhi apa yang diperintahkan pemerintah pusat dalam surat edaran Kemendagri. “Surat itu kan hanya kebijakan, dan kebijakan itu tidak sepenuhnya harus diikuti. Kita menyesuaikan dengan kemampuan daerah,” imbuh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tabalong H Zony Alfianoor kepada Radar Banjarmasin.

THR sendiri cair kemarin bagi PNS Pemkab Tabalong. Hebatnya, Pemkab hanya mengeluarkan total anggaran Rp 8,5 miliar untuk THR. Jauh lebih sedikit dibanding pemerintah daerah lainnya di Banua.

Kabupaten Kotabaru yang APBD-nya cekak juga hanya bisa membayarkan tunjangan keluarga dan jabatan. Memang ada solusi dari Mendagri tentang tiga opsi yang sah dilakukan daerah untuk mendapatkan anggaran THR yang kurang. Melalui dana dari kas Belanja Tidak Terduga (BTT), jadwal ulang anggaran atau menggunakan kas yang tersedia. Tapi, hal ini terlalu lama untuk dilakukan.

Kepala BPKAD Kotabaru Abdul Kadir membenarkan daerah berisiko ketika melalukan perubahan anggaran. “Karena banyak aturan yang harus dipenuhi. Merubah juga perlu persetujuan dewan lagi,” ujarnya. Tunjangan-tunjangan selain gaji pokok PNS dan para pejabat di daerah totalnya Rp3,14 Miliar. Angka ini yang tidak dianggarkan. Sementara total THR – nya Rp17,68 Miliar.

“Kita kan cuma anggarkan THR itu gaji pokok. Makanya angkanya ada di sekitar empat belas miliar sekian lah. Ternyata ada tambahan tunjangan,” kata Kadir.

Sementara itu Ketua DPRD Kotabaru Alfisah mengaku belum bisa komentar banyak. Dewan sebutnya melihat dulu usulan dari eksekutif. Terpisah Wakil Ketua M Arif menegaskan, kondisi itu harus benar-benar disikapi serius. “Jangan sampai kita melanggar aturan,” tekannya.

Pergeseran anggaran untuk membayar THR sebagaimana tertuang dalam surat edaran Mendagri memang bisa berujung masalah hukum. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 28 menyatakan bahwa pergeseran anggaran harus atas persetujuan DPRD Bila tidak, pergeseran bisa dikategorikan penyelewengan sesuai dengan pasal 34 UU yang sama sehingga bisa berujung pidana penjara atau denda.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin tidak membantah adanya potensi DPRD tidak menyetujui pergeseran anggaran. Namun, sepanjang pengalaman menjadi birokrat, belum ada kasus DPRD tidak menyetujui perubahan APBD setelah digunakan secara mendahului. “DPRD memahami jika skema penggunaan atau pengalihan anggaran mendahului perubahan APBD dilakukan atas dasar keterdesakan,” katanya. “Justru kalau dia (DPRD) menolak, dipertanyakan pemahaman dia,” imbuhnya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng tidak sependapat dengan Syarifuddin bahwa THR adalah sesuatu yang mendesak atau darurat. Padahal, unsur darurat menjadi syarat utama agar pergeseran anggaran sebelum adanya persetujuan DPRD menjadi legal. Misalnya, bencana alam ataupun hajat yang menyangkut kepentingan publik seperti pilkada.

Endi mencontohkan kasus darurat untuk pergeseran anggaran bersamaan dengan pilkada serentak 2015. Saat itu, pemerintah memutuskan melaksanakan pilkada serentak bagi daerah yang jabatan kepala daerahnya habis pada 2015 dan semester I 2016. Padahal, awalnya yang akan menggelar pilkada hanya daerah yang jabatan kepala daerahnya habis pada 2015.

Akibatnya, ada 71 daerah yang pilkadanya dimajukan dari rencana awal 2016 menjadi 2015. Sebanyak 71 daerah tersebut belum memasukkan anggaran pilkada dalam APBD 2015. Untuk itulah, Mendagri Tjahjo Kumolo kemudian mengeluarkan SE kepada gubernur, bupati, dan wali kota 71 daerah tersebut untuk menganggarkan dana penyelenggaraan pilkada dengan menggeser anggaran yang ada sebelumnya. Karena mendesak, pergeseran itu dilakukan mendahului peru­bahan APBD.

Nah, apakah kenaikan THR de­ngan memasukkan komponen gaji pokok dan tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN) itu termasuk hal yang mendesak dan darurat sebagaimana pilkada? “Beda, THR ini bukan hal yang darurat,” kata Endi.

Menurut Endi, sesuatu masuk kategori darurat jika kebijakan itu tidak dilaksanakan, akan ada dampak kekacauan di publik. “Darurat itu kalau kita tidak laksanakan akan membawa mudarat, merusak layanan publik. Darurat itu tidak terkait dengan kehidupan birokrasi, tapi publik,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Endi, meski ada preseden dan celah regulasi yang menjadi pegangan pemerintah, pihaknya menyarankan pemerintah melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor negara dan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan demikian, dari segi hukum, itu bisa lebih klir dan tidak meresahkan kepala daerah yang akan menjalankan kebijakan pergeseran anggaran tersebut. “Harus konsultasi juga ke BPK sebagai pengawas keuangan agar tidak jadi temuan,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku bahwa rencana pergeseran anggaran untuk THR itu belum dikaji oleh KPK. Dengan demikian, KPK belum bisa memberikan pandangan apakah kebijakan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan. (Inikata/Fajar Group)

Komentar